Berita Terkini

357

Pemutakhiran Data Pemilih terus di Update

Simpang Empat- kab-pasamanbarat.kpu.go.id – Pemilih pemula sebagai salah satu segmen pemilih dalam setiap pemilu dan Pemilihan adalah golongan pemilih yang berpotensi besar akan berkontribusi sebagai pemilih cerdas dan menjadi bagian dari pemilu yang berkualitas. KPU Pasbar selalu memasukkan data penduduk Pasbar yang telah berusia 17 tahun atau pemilih yang berubah status dari TNI/Polri ke sipil ke dalam daftar pemilih. Proses ini menjadi bagian dari proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).   Dari pemutakhiran data pemilih lima Bulan terakhir (Januari sampai Mei 2024) yang telah dilakukan oleh KPU Kab Pasbar dapat dijelaskan bahwa JUmlah DPB awal di bulan januari adalah 266.420 sementara Jumlah Pemilih Bulan berjalan di bulan Mei adalah 268.553 artinyaselama lima bulan terakhir terjadi penambahan sebanyak 2.133 pemilih   Dalam prosesnya, KPU Kab/Kota menghimpun data pemilih baru, yang salah satunya unsurnya adalah pemilih pemula, dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS). “Dalam lima bulan terakhir  ada penambahan Pemilih baru yang terdiri dari 1779 Pemilih Pemula, dan 494 Pemilih yang pindah masuk. Sementara itu terjadi Pengurangan data pemilih sebanyak 140, yang terdiri dari 60 pemilih yang pindah keluar,  60 pemilih yang meninggal,  8 pemilih ganda,  dan 12 orang Pemilih yang terdata sebagai anggota Polri. Dapat juga di jelaskan terdapat 229 pemilih yang telah mengubah data, namun tidak mengubah jumlah pemilih.  Perubahan data dimaksud terdiri dari  129 data pemilih yang berubah elemen,  ada 50 pemilih yang berubah alamat asal dan ada 50 pemilih yang berubah alamat tujuan”. jelas Alfi, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab Pasaman Barat.     DPB ini ditetapkan dalam Rapat Pleno Rutin KPU Kab Pasaman Barat. pada Rabu (25/5/2022) bertempat di Aula RPP KPU Pasaman Barat.   Sementara itu, Izwaryani, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM (Sosdiklih Parmas & SDM) KPU Sumbar menghimbau warga Sumbar yang baru saja berulang tahun ke-17 agar melakukan pengecekan nama di situs www.lindungihakmu.kpu.go.id . “Hanya dengan mengklik linknya saja tanpa perlu mengunduh aplikasi khususnya, anda akan tahu apakah anda sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, maka proses pendaftaran sebagai pemilih bisa anda lakukan secara mandiri melalui aplikasi Lindungi Hakmu KPU", terang Izwaryani.    Pemilih Pemula harus menyadari keuntungannya terdaftar sebagai pemilih. Selain memudahkan KPU karena dengan terdaftar sebagai pemilih, orang tersebut telah menjamin ketersediaan surat suara dan kelengkapannya untuk dia pribadi, kemudahan juga akan didapat oleh pemilih yang terdaftar. “Pemilih jika sudah terdaftar jika dia pindah domisili atau tidak berada di tempat kare alasan tertentu pada hari pemungutan suara, dia bisa mengurus pindah memilihnya, sedangkan pemilih yang tidak terdaftar tentu tidak bisa memanfaatkan kemudahan ini. Jika tidak terdaftar, peluang satu-satunya hanya dengan KTP itupun terbatas sesuai alamat yang tertera di KTP saja,” tambah Izwaryani.* (parmas_pb)


Selengkapnya
390

Fitur SIPOL permudah Pengguna

Padang, kab-pasamanbarat.kpu.go.id – Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022 nanti, tahapan pertama yang akan dilaksanakan adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu. KPU RI kembali akan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) seperti pada Pemilu 2019 lalu. KPU RI akan segera Upgrade Sipol, uji coba juga terus dilakukan untuk penyempurnaan, Juli hingga Agustus, parpol dijadwalkan akan melakukan unggah dokumen yang dibutuhkan termasuk dokumen keanggotaan. Hal ini disampaikan Anggota KPU RI Divisi Teknis Idham Holik saat menghadiri Rapat Kerja Persiapan  Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai  Politik Peserta Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Sumbar pada Minggu (5/6/2022) di Aula KPU Provinsi Sumbar. “Secara substantif Sipol dan teknis pendaftaran dan verifikasi parpol tidak banyak perubahan dibanding Pemilu 2019 lalu karena regulasinya tidak berubah. Namun kita akan rancang fitur fitur yang lebih ringan dan mudah diakses semua orang termasuk parpol ” terang Idham. Lebih lanjut, Idham menjelaskan bahwa nantinya Sipol akan terintegrasi dengan situs infopemilu.org sehingga publik bisa melakukan pengecekan langsung apakah namanya masuk daftar keanggotaan partai politik. Untuk persyaratan kantor, partai politik bisa melakukan pengunggahan bukti seperti sewa kantor, bukti kepemilikan atau hibah ke Sipol sehingga semua proses menjadi less paper policy. Dalam proses diskusi, Gebril Daulai, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar menyampaikan daftar inventaris potensi masalah pad atahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. “Misalnya Peraturan KPU sebelumnya belum mengatur detail mengenai keanggotaan parpol yang tidak memenuhi syarat (TMS). Juga batas waktu pergantian kepengurusan parpol belum diatur secara detail,” urai Gebril. Diharapkan masukan dari daerah menjadi pertimbangan KPU RI dalam menetapkan regulasi teknis. Dalam raker yang dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis dan Kasubbag Tekhupmas KPU Kab/Kota se-Sumbar ini juga dibahas isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. Idham menjelaskan tahapan pemilu tidak berjalan tunggal tetapi simultan karena ada beberapa tahapan yang beririsan. “Misalnya dalam waktu dekat selain mempersiapkan pendaftaran parpol, PKPU penataan dapil juga akan dilakukan uji petik. Kita berharap seluruh jajaran KPU hingga daerah, bersiap merapatkan barisan dan kita sebagai umat beragama kita sama-sama berdoa semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan melaksanakan amanat ini” tutup Idham.* (parmas/RML/edit-zz) sumber: https://sumbar.kpu.go.id/berita/baca/7852/idham-holik-juli-dokumen-parpol-mulai-diunggah-ke-sipol


Selengkapnya
364

Pemilu Serentak 2024, Seluruh ASN KPU Pasbar Ikuti Pelatihan

Padang, kab-pasamanbarat.kpu.go.id – Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat KPU agar menjadi pelayan publik yang berintegritas dan profesional. Terkhusus dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang, seluruh jajaran sekretariat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota harus mampu membangun Soliditas, meningkatkan kompetensi dan kapasitas, serta memiliki pemahaman yang sama mengenai Tupoksi sebagai penyelenggara pemilu.   “Kesekretariatan KPU berada dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarki dan monoloyalitas, harus mampu menjadi ASN yang unggul dalam pengetahuan (knowledge), keahlian dan keterampilan (skill), serta sikap/etos kerja (attitude) dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas,” tegas Bernad. Pesan ini disampaikan Sekjend secara daring dalam pembukaan Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu (Latsar TKP) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia gelombang pertama yang dilaksanakan pada pada Kamis 2 Juni 2022. mendapatkan giliran Pertama Adalah Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Sementara itu Provinsi lainnya akan mendapatkan giliran pada tanggal 4 sd 21 Juni 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 8.193 orang ASN KPU yang tersebar di 34 provinsi.   KPU Sumbar melaksanakan Latsar Tata Kelola Pemilu bertempat di Hotel Santika Premiere Padang. Dalam kegiatan ini 321 orang ASN KPU se-Sumbar dibekali pengetahuan dasar-dasar pemilu dan demokrasi, juga materi kesekretariatan penyelenggara pemilu yang independen. Pemateri yang hadir adalah Anggota Tim Pakar KPU RI, Nazir Salim Manik dan pelatihan difasilitasi oleh Tenaga Ahli KPU RI, Fadlilah Mohammad.     Dalam sambutannya sebelum menutup kegiatan, Sekretaris KPU Sumbar, Firman,  menyampaikan apresiasinya kepada seluruh ASN KPU se-Sumbar yang telah mengikuti kegiatan ini dengan antusias. “Saya berharap setelah mengikuti Latsar TKP ini, kita semua mempunyai pemahaman yang sama dan spirit yang kembali diperbarui untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai sekretariat KPU dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, tutup Firman.* (Hupmas_PB/zz)


Selengkapnya
408

Perkuat idealisme pers dalam gerakan Fact cheking

PADANG (6/6/2022) - Komisioner KPU RI, Idham Holik menegaskan, publik Indonesia telah ikut terseret dalam era post truth yang melanda berdunia. Akibatnya, lanskap kehidupan demokrasi Indonesia juga ikut terseret arus post truth yang cenderung merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  “Saatnya, media memperteguh peran sebagai penyuara kepentingan publik (voice of the people). Praktisi media harus terus memperkuat idealisme pers, menepis dampak era post truth yang ditandai dengan kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika dan peristiwa British Exit,” ungkap Idham di Padang, Ahad.  Pernyataan ini disampaikan Idham Holik saat jadi pembicara pada seminar nasional yang digagas Pengda JMSI Sumbar di Convention Hall Pemprov Sumatera Barat di Jl Raya Padang-Painan Km 13 Bukit Lampu, Kota Padang, besok, Ahad.  Seminar bertemakan ‘Peran Media Menyukseskan Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas’ ini, selain Idham Holik, juga menghadirkan Ketua Umum Pengurus Pusat JMSI, Teguh Santosa dan Hary Efendi Iskandar (Dewan Pakar JMSI Sumbar sekaligus peneliti utama Pusat Studi Humaniora FIB Unand).  Dikatakan Idham, sampai saat ini, pers ditempatkan di tempat terhormat dalam panggung demokrasi Indonesia. Yakni ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Karenanya, praktisi media (wartawan) adalah penjaga pilar demokrasi tersebut.  Dalam konteks kehidupan demokrasi, terang Idham, media massa adalah ruang strategis dalam melakukan pendidikan pemilih secara lebih luas. Selain itu, media massa memiliki peran untuk menepis berbagai informasi negatif yang tersebar secara massif di media sosial (medsos).  “Agar post truth tidak terus berkembang di ruang publik, maka salah satu strategi KPU RI dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 ajukan masa kampanye dipersingkat dan segera diumumkan pada 27 Juni 2022 depan. Tujuannya, agar selama masa kampanye, hoaks tidak terus diproduksi dan disebarkan,” ungkap Idham.  Selain itu, Idham Holik juga mengapresiasi praktisi media yang ikut aktif memerangi penyebaran hoaks dan salah satu langkah yang dilakukan praktisi media, mengampanyekan gerakan Fact finding atau fact checking.  Hal senada dikatakan Peniliti Utama Pusat Studi Humaniora FIB Unand, Hary Efendi Iskandar. Menurutnya, media memiliki peran besar dalam kesuksesan pembangunan terutama dalam pembangunan iklim demokrasi yang semakin lebih baik.  “Kita tentu tak menginginkan era post truth ini terus berlanjut. KPU di momentum Pemilu 2024 ini, harus mengambil peran agar kehidupan berdemokrasi kita semakin baik,” harap Hary.  Sementara itu disisi lain, Teguh Santosa sebagai Ketua DPP JMSI  menyatakan, saat ini media massa telah dijadikan alat perang paling canggih yang pernah ada. Dia bisa mengalahkan fungsi berbagai peralatan perang tercanggih yang pernah ada.  “Produk media massa, bisa mempengaruhi kepercayaan publik tanpa harus mencederai. Ini sangat berbahaya seperti halnya kejadian glasnost dan perestroika yang jadi salah satu alasan di balik keruntuhan Uni Soviet,” ungkap Teguh Sentosa. Dikesempatan itu, Teguh juga mengajak praktisi media untuk tak sekadar mengejar click bite. Data 2017 lalu, ungkap Teguh, ada lebih dari 43 ribu media online yang mendiseminasi informasi di ruang publik pascareformasi 1998. “JMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers, berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem pers yang sehat. Mewujudkan itu, JMSI membutuhkan kerjasama seluruh stake holder agar harapan itu bisa terwujud,” terangnya. “Masyarakat pers sendiri, juga berkomitmen kuat mewujudkan ekosistem pers yang sehat ini. Salah satu perwujudannya, dilakukannya uji kompetensi wartawan dengan tiga tingkatan. Kompetensi muda, madya dan utama,” tambah Teguh.  Aneka perbaikan yang dilakukan masyarakat pers ini, ungkap Teguh, demi menjaga marwah pers agar tak terseret dalam pusaran post truth. “Kabar bohong yang terus diproduksi secara terus menerus, akan membuat publik jadi percaya. Masyarakat pers tentu tak menginginkan ini, karena juga bisa berpotensi membunuh bangsa sendiri,” tegasnya.  Menurut Teguh, masyarakat pers juga harus terus melakukan literasi pada publik, tentang mana yang substansi informasi (bersumber dari industri media massa) dan mana kabar yang tersiar melalui platform digital (sosial media).  “Post truth itu lahir dari kegamangan masyarakat yang terpengaruh dengan informasi yang tersebar melalui platform digital. Kemudian, penggunanya juga melonjak drastis dimana platform digital juga menyiarkan informasi yang disampaikan media massa,” tegas teguh.  Seminar nasional ini dibuka Asisten III Pemprov Sumbar, Andri Yulika mewakili gubernur Sumbar. Dia berpesan tentang besarnya pengaruh media ditengah makin menjamurnya industri pers. "Semoga JMSI bisa berperan aktif meningkatkan kualitas literasi masyarakat terutama tentang kepemiluan," harapnya.  “Dengan peran aktif JMSI dalam menyosialisasikan program dan tahapan Pemilu, diharapkan target partisipasi sebesar 79,5 persen,” tambah dia.  Seminar yang berlangsung selama 2 jam lebih yang dipandu Direktur Eksekutif Center for Analisys Research and Development (CARE) Indonesia, Jen Zuldi itu juga diikuti Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani dan anggota KPU Sumbar lainnya seperti Izwaryani, Gebril Daulay dan Yuzalmon.  Juga hadir Komisioner yang membidangi Divisi Teknis KPU bersama Kasubag Teknis di 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Juga Kemudian, mahasiswa Universitas Andalas serta pengurus JMSI Sumbar, Pengcab JMSI Bukittinggi dan pemegang mandat JMSI Kota Payakumbuh, Wizri Yasir. (Hupmas_KPU_PB_Adri)


Selengkapnya
658

Kabar Baik dari Istana

Simpang Empat, kab-pasamanbarat.kpu.go.id. Untuk menyonsong dimulainya Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024, Pimpinan KPU RI di Jakarta telah mengabarkan kepada Publik bahwa Presiden RI telah merespon positif berbagai persiapan yang telah dimulai oleh KPU RI dan jajarannya. disadur dari Laman Web KPU RI mengabarkan bahwa Tujuh orang Pimpinan KPU RI yang terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari, Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap bersama Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, pada Senin (30/5/2022) pagi mendatangi Istana Merdeka, Jakarta untuk beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo, membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pasca pertemuan menyampaikan 6 poin tersebut antara lain dukungan penuh Presiden terhadap pelaksanaan tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menjadi tanggungjawab KPU, kedua dukungan penuh Presiden pada proses regulasi dan pendanaan KPU, ketiga dorongan Presiden agar kualitas Pemilu 2024 lebih baik baik tingkat partisipasi maupun tata kelola pemilu, keempat dorongan Presiden agar KPU dapat mengelola pelaksanaan pemilu utamanya teknis seperti DPT, sistem teknologi informasi, manajemen kerja serta rekapitulasi, kelima dorongan presiden agar kampanye meningkat kualitasnya dengan masa kampanye yang tidak terlalu panjang dan terakhir dorongan Presiden kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk mendukung penuh KPU dalam hal tahapan, pengadaan, produksi dan distribusi logistik.   Selanjutnya pada saat pemaparan pada media, Hasyim juga menyampaikan kesiapan KPU menghadapi Pemilu 2024, mulai dari SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pendataan pemilih, anggaran, serta sarana dan prasarana. Khususnya anggaran, KPU mengusulkan Rp76 Triliun yang diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan, 2022 sebesar Rp8,01 Triliun (10,52 persen), 2023 sebesar 23,8 Triliun (31,12 persen) dan 2024 sebesar Rp44,7 Triliun (58,36 persen).   “Pertama digunakan untuk kegiatan tahapan sebesar Rp63,4 Triliun (82,71 persen) dan untuk kegiatan dukungan tahapan (pembangunan renovasi gedung kantor dan gudang, sewa kendaraan dinas, uang kehormatan komisioner, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, belanja operasional kantor), dukungan IT dan rekrutmen anggota KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kab/kota) sebesar Rp13,2 Triliun (17,29 persen),” tambah Hasyim. (Humas_KPU_PB) Sumber : https://www.kpu.go.id/berita/baca/10546/dukungan-presiden-untuk-kpu-sukseskan-tahapan-pemilu-2024#  


Selengkapnya
341

Daftar Pemilih Berkelanjutan Di Update KPU Sumbar

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat baru baru ini melakukan update DaftarPemilih Berkelanjutan, update info ini di umumkan melalui BERITA ACARA Nomor: 37 /PK.01.BA/13/2022 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MEI TAHUN 2022 PROVINSI SUMATERA BARAT untuk lebih lengkapnya bisa mengunduh nya melalui link berikut  https://sumbar.kpu.go.id/berita/baca/7848/berita-acara-nomor-37-pk01ba132022-tentang-rekapitulasi-daftar-pemilih-berkelanjutan-bulan-mei-tahun-2022-provinsi-sumatera-barat#


Selengkapnya